TUGAS 2 PI (semester 2): Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pemerintahan SBY

04.38 |

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Dalam masa pemerintahan SBY, angka kemiskinan di negeri ini memang mengalami penurunan. Disebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia. Klaim pemerintah bahwa jumlah penduduk miskin terus berkurang memang kerap dilontarkan. Fakta berbicara, ternyata klaim pemerintah tersebut memang tak semanis kondisi dilapangan.

Hal tersebut bisa terjadi karena adanya Standar Kemiskinan (batas garis kemiskinan) yang ditetapkan pemerintah yang merupakan hasil sensus Badan Pusat Statistika (BPS). Dalam menetapkan angka kemiskinan, salah satu standar yang dipergunakan lembaga tersebut adalah pendapatan perkapita. Dengan standar tersebut, pemerintah kemudian menetapkan batas garis kemiskinan. Tahun 2010, BPS menetapkan batas garis kemiskinan berdasarkn pendapatan sebesar 212 ribu per kapita perbulan atau Rp 7.060 per kapita perhari. Yang artinya jika standar kemiskinan tersebut dinaikkan sedikit saja, maka jumlah penduduk miskin akan melonjak karena standar tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara-negara maju yang telah memiliki angka kemiskinan begitu kecil.

Kemiskinan Di Indonesia, fenomena Dan Fakta

permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah indonesia saat ini adalah kemiskinan, disamping masalah-masalah yang lainnya. dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.

berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10 sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa.

Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, mengapa masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan. Si Miskin rela mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi mereka yang memiliki uang dan memegang kendali atas sektor perekonomian lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit. Bahkan yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam budaya memalas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan. kemiskinan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kenapa penulis mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan angka kriminalitas, jawabannya adalah karna mereka (simiskin) akan rela melakukan apa saja untuk dapat mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri, membunuh, mencopet, bahkan jika ada hal yang lebih keji dari itu ia akan tega dan berani melakukannya demi hidupnya. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus kita salahkan. kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan yang tak ada habis-habisnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan, pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau dengan mengurangi beban kebutuhan dasar mereka. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial atau meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan mengurangi beban pengeluaran mereka dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, air bersih serta sanitasi melalui kemudahan dan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Pemerintahan SBY memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan menginstruksikan kepada seluruh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan seluruh Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta seluruh Gubenur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi: (1) Program Pro Rakyat, (2) Keadilan untuk semua (Justice for All), (3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals - MDG’s).

Program pro rakyat memfokuskan pada (a) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga, (b) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat, (c). Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Untuk program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga salah satunya adalah pemerintah telah meluncurkan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.

Sedangkan penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah: (a) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, (b) Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar (c) Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pemerintahan SBY memiliki komitmen yang kuat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun, SBY dinilai gagal dalam menanggulangi kemiskinan dikarenakan banyak dari program di atas yang tidak dapat dijalankan dengan baik dan kurang mendapat respon dari masyarakat Indonesia. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata namun juga perlu mendapat dukungan dari para stakeholder dan juga peran serta masyarakat dalam menyukseskan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam memerangi kemiskinan di Indonesia.

sumber: